Luas tanah yang menjadi aset negara dalam pengawasan Pangkalan TNI AU Palembang yakni seluas 720 haktare. Dari luas ini, sepertiga lahan dikuasai ribuan kepala keluarga yang ditandai dengan pendirian bangunan rumah tinggal. Penguasaan lahan oleh warga ini cenderung meluas karena tidak adanya pagar pembatas sehingga oknum warga dengan leluasa melakukan pengembangan.
Komandan Pangkalan Udara TNI AU Palembang Letkol (Pnb) Asril Samani membenarkan kondisi tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan agar warga tidak melakukan pembangunan lagi di lahan milik TNI AU. "Kita sudah melakukan pendekatan dan minta BPN kota memperjelas batas lahan," katanya.
Asril juga mengingatkan agar warga untuk tidak membeli lahan di lokasi bandara, terlebih harga jual yang ditawarkan murah karena lahan-lahan tersebut dalam pengawasan TNI AU. "Kita sudah mengingatkan warga yang tinggal di tanah milik TNI AU agar tidak memperjual belikan. Kepada camat dan lurah juga tidak mudah mengeluarkan surat keterangan tanah," kata Asril seraya menambahkan.
Sepertiga lahan yang dikuasi warga telah dihuni ribuan kepala keluarga sehingga sulit untuk melakukan penggusuran dan TNI AU menghindari terjadinya konflik dengan masyarakat.
from sriwijaya post 15 April 2009
No comments:
Post a Comment